Standoff Regulasi AI di AS: Konflik Konstitusi vs. Keamanan Nasional

Februari 2026 menjadi titik didih dalam perseteruan mengenai siapa yang sebenarnya memegang kendali atas regulasi kecerdasan buatan (AI) di Amerika Serikat. Pertarungan ini bukan lagi sekadar debat akademis, melainkan sudah masuk ke ruang sidang dan koridor legislatif.

Beberapa negara bagian kunci seperti California, Texas, Colorado, New York, dan Illinois telah memberlakukan regulasi AI yang ketat di awal tahun ini. Aturan ini mencakup aspek keamanan model AI frontier, pencegahan diskriminasi dalam pekerjaan, hingga aturan tentang chatbot pendamping. Namun, tantangan besar datang dari tingkat federal.

Pada Desember 2025, sebuah perintah eksekutif bertajuk “Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence” ditandatangani, yang secara efektif menyatakan "perang" terhadap hukum AI tingkat negara bagian yang dianggap memberatkan. Argumen federal cukup jelas: regulasi yang terfragmentasi di 50 negara bagian akan menciptakan kekacauan operasional bagi perusahaan teknologi dan mengancam daya saing nasional.

Ironisnya, langkah federal ini muncul setelah kerangka keamanan AI sebelumnya dicabut dengan alasan menghambat industri, sehingga menciptakan kekosongan regulasi yang coba diisi oleh negara bagian. Sekarang, perusahaan seperti OpenAI, Anthropic, dan Google berada di tengah pusaran konflik hukum ini. Jika tidak ada titik temu di bulan Februari ini, tata kelola AI di AS terancam pecah, memaksa laboratorium AI untuk mempertahankan protokol keamanan yang berbeda untuk setiap wilayah—sebuah skenario yang sangat mahal dan menghambat inovasi.